Rakyat Kabaena Demo di PT Billy Indonesia dan Petani Rumput Laut Rugi, Masyarakat Dihalau dan Digertak

Aktivitas tambang PT. Billy Indonesia di Kabaena kembali dipertanyakan Aliansi Masyarakat Kabaena Bersatu (AMKB). Mereka menilai, aktivitas pertambangan PT. Billy Indonesia ini tidak memberikan dampak posotif bagi warga setempat. Malah hanya menimbulkan keresahan dan konflik panjang di antara sesama warga. Berbagai kekurangan PT Billy Indonesia dibeberkan oleh AMKB saat berdemonstrasi di depan kantor PT. Billy Indonesia, di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kamis (24/7) lalu.

Aksi serupa, sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Namun, hingga aksi yang keempat kalinya, mereka tidak juga mendapat jawaban yang menyenagkan dari pihak PT. Billy. Untuk kelima kalinya, warga kembali berdemonstrasi di perusahaan nikel itu. Maka, pada tanggal 24 Juli lalu, tepatnya pukul 11.00, massa dalam jumlah lebih besar lagi dari aksi-aksi sebelumnya, yang tergabung dari dua kelurahan dan satu desa di Kecamatan Kabaena Timur kembali mendatangi perusahaan itu untuk mempertanyakan hak dan jaminan keselamatan mereka.

Alkautsar, Korlap, menuturkan, PT Billy yang telah mengeruk tanah di bukit Bumbuntuwele sangat merisaukan warga di sekitar Desa Lambale, Dongkala dan Tapuhaka. Menurutnya, aktivitas perusahaan ini membawa kerusakan hutan di bukit itu, yang menimbulkan kelangkaan air minum karena keringnya sumber mata air di bukit tersebut. "Tahun 2007 lalu, warga kekurangan air bersih karena sumber mata air dari Bumbuntuwele mulai dangkal," katanya.

Dalam orasinya, Alkautsar menjelaskan, banyaknya lumpur warna merah di pinggir laut akibat sedimentasi dari bukit itu menyebabkan ratusan hektar budidaya rumput laut di Kelurahan Lambale dan Desa Tapuhaka rusak. Akibatnya, banyak petani rumput laut gulung tikar karena menanggung rugi.
Selain jaminan keselamatan, massa juga menuntut jaminan kesejahteraan baik karyawan maupun warga di semua desa se-kecamatan Kabaena Timur. Mereka menilai, aktivitas PT. Billy ini bukan hanya dirasakan oleh mereka yang lahannya tergusur, tetapi akan dirasakan oleh seluruh warga di kecamatan itu.
Dalam demonstrasi ini, AMKB juga menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana dan Camat Kabaena Timur untuk bertanggung jawab terhadap munculnya keresahan dan konflik sosial yang muncul akibat adanya PT. Billy di kecamatan itu. Mereka juga meminta kepada pihak Pemkab untuk tidak memberikan ijin pertambangan dalam bentuk apapun kepada semua perusahaan yang ingin menambang di kecamatan itu. Masa juga menuntut PT. Billy untuk bertanggung jawab atas kerusakan mata air mereka di Bkit Bumbuntuwele termasuk mengembalikan kerugian para petani rumput laut daerah ini. Untuk itu mereka meminta kepada perusahaan itu untuk tidak lagi meneruskan aktivitas pengerukan tanah di bukit tersebut.
Aspirasi massa ini diterima langsung oleh Ditomy Lasimon, Direktur PT. Billy Indonesia. Dalam kesempatan itu, Distomi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan aktivitas pengerukan tanah di Bukit Bumbuntuwele. Katanya, perusahaannya sudah mendapatkan ijin dari Pemkab Bombana, dalam hal ini Bupati Bomabana, Atikurahman. "Kalau mau minta kami berhenti, silahkan minta ke Bupati Bombana, karena kami hanya mengambil hak kami," katanya.
Sedangkan persoalan jaminan keselamatan dan kesejahteraan penduduk, dia berjanji akan mengusahakan hal itu, namun terlebih dahulu dirinya harus berkonsultasi dengan komisarisnya yang berada di Jakarta. "Untuk hal ini, saya minta waktu untuk berkonsultasi dengan pimpinan saya di Jakarta," ujarnya.
Merasa aspirasinya tidak memberi hasil yang memuaskan, massa mulai memboikot jalan pertambagan perusahaan itu, dengan cara tidak membiarkan kendaraan pengangkut bahan galian nikel lewat di jalan itu. Merasa aktivitasnya terganggu, sejumlah security perusahaan tersebut coba menggeser massa dengan gertakan dan teriakan. Akibatnya, tensi pendemo mulai naik dan melakukan perlawanan. Melihat kejadian tersebut, pihak Polsek Kabaena Timur yang dibantu oleh personil Polres Bombana mulai menenangkan massa, namun hal itu tidak digubris oleh massa, akibatnya aktivitas perusahaan itu lumpuh total.
Melihat kejadian ini, barulah pihak PT. Billy mulai mangadakan pendekatan dengan massa. Mereka akhirnya sepakat untuk menunggu hasil konsultasi internal perusahaan itu dengan Pemkab Bombana. Tanggal 29 Juli nanti, PT. Billy berjanji akan memberikan jawaban, baik itu tuntutan mengenai jaminan keselamatan dan kesejahteraan warga, maupun kejelasan tentang kelanjutan penambangan di Bukit Bumbuntuwele. Walau mendapat jawaban yang tidak memuaskan, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(p5/ong)