Proses Pembentukan Kabupaten Kabaena Terganjal

Obsesi masyarakat Kabaena mandiri dan lepas dari Kabupaten Bombana sulit terwujud dalam waktu dekat. Masalah administrasi dan banyaknya tim-tim kecil yang mengatasnamakan panitia pemekaran Kabupaten Kabaena, jadi kendala yang menghambat prosesnya.
Kehadiran tim dari Depdagri meninjau peluang Kabaena dimekarkan pada April lalu, ternyata tidak serta merta membuat dampak berarti. Kuisioner soal kemauan politik masyarakat yang dibawa tim Depdagri tersebut, sampai sekarang belum juga sampai ke Jakarta.
“Itulah yang kami sesalkan, kuisioner tersebut harusnya sudah ada di tangan Depdagri, sepekan setelah disebar dan diisi warga, tapi sampai sekarang belum juga ada kabar dan kejelasannya,” sesal Adi Marno, anggota tim tujuh penggagas Kabupaten Kabaena, kemarin.
Menurutnya, tugas penyebaran dan pengumpulan kuisioner itu dilakukan oleh tim sosialisasi pemekaran Kabaena yang dibentuk Bupati Bombana, dipimpin Ahmad Yani, Wakil Ketua DPRD Bombana yang berasal dari Kabaena. Seharusnya, pekerjaan seperti itu bisa dituntaskan cepat. Hanya saja, Adi Marno melihat tidak ada keseriusan lebih dari tim sosialisasi bentukan Pemkab untuk menyelesaikan tugas. Padahal, ada 26 orang yang bertugas di Kabaena mengurus masalah tersebut dengan meminta 90 lembar isian dari satu kelurahan/desa.
“Kira-kira 3000 lembar lah itu kuisioner yang harus terkumpul, tapi sampai sekarang belum jelas,” tukasnya. Yang ia sesalkan, tiap kali tim dari Depdagri menanyakan hal tersebut kepadanya dan dikonfirmasikan ke Ahmad Yani, selalu jawabannya sama, yakni sudah tuntas.
Adi Marno menengarai ada kepentingan politis dari penyebaran kuisioner tersebut apalagi menjelang Pilcaleg 2009 mendatang. Padahal, itu sangat bertentangan dengan harapan masyarakat Kabaena.
Sementara itu, Ketua Tim sosialisasi bentukan Pemkab, Ahmad Yani yang dikonfirmasi terpisah mengakui adanya tugas penyebaran kuisioner tersebut. Menurut Yani,
tugas itu sudah lama ia rampungkan, hanya sampai sekarang belum dikirim ke Jakarta. “Kami masih menunggu Poleang (yang juga mengurus pemekaran-red) karena ini semua satu paket, untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta,” katanya via telepon selularnya.
Wakil Ketua DPRD Bombana ini menambahkan, tugas membawa ke Jakarta itu bukan lagi kewenangannya, tapi Asisten I Bombana, sebagai ketua tim pemekaran Kabaena dan Poleang yang dimandat Pemkab. Kata Yani, tugas penyebaran kuisioner di Kabaena sudah selesai sepekan setelah tim Depdagri turun ke Kabaena. Ia berhasil mengumpulkan 13 ribu lembar dan tercepat dari daerah lainnya. Hanya saja, ia tak bisa membawa ke Jakarta sendiri karena harus bersamaan dengan daerah lain.
Sebagai referensi, potensi Kabaena untuk mekar jadi daerah otonom sendiri sangat besar apalagi didukung penuh Pemkab Bombana. Hanya saja, sejak isu ini mulai bergulir, terlalu banyak pihak yang saling bersaing mengambil peran dan ingin tampil lebih di hadapan masyarakat.

Sarat Muatan Politis
Rencana pembentukan Kabaena sebagai daerah otonom menggelinding bak bola salju yang makin membesar. Puncaknya, Kerukunan Keluarga Besar Kabaena (KKBK) Baubau dan Buton mendeklarasikan pembentukannya, di Aula MAN Baubau, akhir pekan lalu. Namun, kegiatan tersebut mendapat sorotan dari sebagian elemen masyarakat.
Kepada koran ini, salah seorang warga Kabaena yang berdomisili di Baubau, Agustam Wijaya menuturkan, pertemuan tersebut, akal-akalan. Meski pemekaran tidak digembar-gemborkan, ia yakin akan terwujud karena merupakan janji Gubernur Sultra Nur Alam di hadapan warga Kabaena ketika kampanye lalu.
Sementara itu, salah seorang tokoh generasi muda Kabaena yang berdomisili di Baubau, Herdiman mengatakan, sosialisasi tersebut sarat muatan politis. Dia menilai terjadi konspirasi politik antara penguasa dengan anggota DPRD Bombana asal pemilihan Kabaena. Itu semakin jelas setelah Bupati Bombana meng-SK-kan para anggota dewan tersebut sebagai Tim Sosialisasi Pemekaran.
“Sejatinya tim sosialisasi harus melibatkan seluruh stake holder, tanpa melibatkan unsur anggota DPRD. Tapi karena untuk kepentingan politik 2009, sehingga mereka melakukan lobi untuk menjadi tim sosialisasi pemekaran sekaligus mensosialisasikan diri,” katanya. (iwn/abi/nan)